admin, Author at beacukai-nangabadau.com

Prabowo Ingin Masalah Sampah Beres Sebelum 2029: Tantangan Besar atau Janji Kosong?

Prabowo Ingin Masalah Sampah – Kita semua tahu, masalah sampah di Indonesia sudah seperti gunung es yang kian membesar. Di kota-kota besar, bau menyengat dan tumpukan sampah sudah jadi pemandangan sehari-hari. Tidak hanya mengganggu estetika, tapi juga berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Lalu, muncul pernyataan mengejutkan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ingin masalah sampah ini selesai sebelum 2029. Apakah ini sekadar janji politik biasa, atau benar-benar langkah revolusioner yang akan mengguncang cara kita menangani limbah?

Visi Prabowo: Berani dan Terukur?

Prabowo tidak main-main. Dia menyatakan ingin masalah sampah tuntas dalam waktu kurang dari lima tahun ke depan. Ini bukan target yang ringan, mengingat masalah sampah di Indonesia sudah menumpuk selama puluhan tahun. Berapa banyak tumpukan sampah di sungai, tempat pembuangan akhir (TPA), hingga di pinggir jalan yang belum tersentuh solusi nyata? Namun, dengan visi yang kuat dan sikap tegas, dia mencoba menggebrak kebiasaan lama yang acuh terhadap lingkungan.

Bayangkan, jika strategi ini berhasil, bukan hanya kota-kota besar yang bakal berubah. Seluruh pelosok negeri juga akan merasakan dampaknya. Sampah yang menumpuk dan menjadi sumber penyakit akan berkurang drastis. Sungai-sungai yang dulunya menjadi tempat pembuangan limbah sembarangan bisa kembali bersih, membawa kehidupan dan harapan baru bagi masyarakat.

Strategi dan Langkah Nyata yang Diperlukan

Janji besar tanpa aksi jelas hanya angin lalu. Maka, yang jadi pertanyaan besar: bagaimana Prabowo ingin mewujudkan visi ini? Sampah bukan masalah sederhana. Di butuhkan strategi menyeluruh dan pelibatan semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat harus bersinergi. Pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir: dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengolahan, hingga daur ulang.

Pemerintah harus menggelontorkan anggaran besar untuk memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah yang selama ini terbengkalai. Teknologi ramah lingkungan harus di maksimalkan, seperti sistem bank sampah digital, serta insentif bagi masyarakat yang aktif mengelola limbah. Selain itu, edukasi massal harus di galakkan agar kesadaran warga meningkat dan tidak membuang sampah sembarangan.

Tantangan Terbesar: Mentalitas dan Sistem yang Usang

Masalah terbesar bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga mentalitas masyarakat yang masih cuek dan sistem birokrasi yang lamban. Sering kita lihat, meskipun sudah ada tempat sampah, banyak yang tetap membuang sampah sembarangan. Hal ini mencerminkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab sosial. Kalau mentalitas ini tidak di ubah, percuma saja upaya fisik yang di lakukan.

Selain itu, birokrasi yang berbelit dan korupsi dalam pengelolaan dana lingkungan juga menjadi penghambat utama. Prabowo harus berani melakukan reformasi menyeluruh agar dana yang di siapkan tidak menguap sia-sia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar visi besar ini bisa terwujud.

Prabowo di Tengah Kritik dan Harapan

Tentu, pernyataan Prabowo ini langsung mengundang reaksi beragam. Ada yang skeptis, menganggap ini hanya strategi politik jelang pemilu. Ada pula yang berharap besar, melihatnya sebagai angin segar perubahan. Wajar saja, karena selama ini masalah lingkungan sering di anggap sebelah mata oleh pemerintah.

Namun, jika benar-benar serius dan dibuktikan dengan aksi konkret, Prabowo bisa jadi pionir dalam revolusi pengelolaan sampah nasional. Apalagi dengan posisi strategisnya sebagai Menteri Pertahanan yang punya pengaruh besar dalam kebijakan dan sumber daya, peluang untuk mengguncang sistem lama terbuka lebar.

Prabowo ingin masalah sampah selesai sebelum 2029 bukan hanya sekadar wacana kosong. Ini adalah tantangan besar yang membutuhkan keberanian, strategi jitu, dan komitmen seluruh elemen bangsa. Jika berhasil, Indonesia bukan hanya bersih dari sampah, tapi juga siap menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang modern dan berkelanjutan. Waktunya tidak lama lagi, apakah kita siap mengikuti perubahan atau tetap terjebak dalam tumpukan masalah yang sama?

Bolak-Balik Berkas Kasus Pagar Laut, Tinggal Tunggu Waktu Kasus Ditutup?

Kasus Pagar Laut – Kasus dugaan korupsi proyek Pagar Laut di Kabupaten Pesisir Selatan kembali jadi sorotan publik. Sudah berbulan-bulan sejak pertama kali di ungkap, tapi berkasnya masih mondar-mandir antara penyidik dan jaksa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kasus ini? Apakah keadilan sedang berjalan atau justru terhenti karena kepentingan tertentu?

Tak bisa di pungkiri, publik mulai gerah melihat lambatnya penanganan kasus ini. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut di duga penuh manipulasi, mulai dari spek material yang tak sesuai hingga dugaan penggelembungan harga yang mencurigakan. Namun sayangnya, alih-alih bergerak cepat, proses hukumnya seperti di seret kaki berat. Berkas perkara di kembalikan oleh jaksa dengan alasan “belum lengkap”, dan itu sudah terjadi lebih dari satu kali. Apakah ini murni prosedur hukum, atau ada kekuatan tak kasat mata yang ingin kasus ini perlahan menguap?

Di Mana Ketegasan Penegak Hukum?

Yang membuat publik makin curiga, adalah sikap diam para penegak hukum. Tidak ada informasi transparan, tidak ada penjelasan mendalam soal kekurangan berkas yang di maksud. Hanya pernyataan klise: “Masih dalam proses.” Pertanyaannya, proses ke mana? Bukankah waktu yang terlalu lama tanpa kejelasan justru membuka ruang untuk intervensi dan permainan kotor?

Ketika berkas perkara berkali-kali di kembalikan, itu seharusnya jadi alarm bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Entah penyidiknya tidak serius, atau jaksa yang terlalu perfeksionis—atau justru keduanya sedang bermain peran dalam drama peradilan yang tak berujung. Di tengah kondisi seperti ini, masyarakat punya hak untuk curiga. Bukan tanpa alasan, karena sejarah menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi akhirnya di biarkan begitu saja dengan dalih teknis. Apakah kasus Pagar Laut akan bernasib serupa?

Proyek Pagar Laut: Dari Harapan Jadi Dugaan

Sejak awal, proyek Pagar Laut di harapkan mampu memberikan perlindungan dari abrasi dan meningkatkan infrastruktur kawasan pesisir. Tapi harapan itu seketika runtuh saat muncul laporan bahwa pagar yang di bangun tidak sesuai standar. Material yang di gunakan tipis, mudah lapuk, dan di duga di beli dengan harga mark-up. Anehnya, proyek tetap di lanjutkan tanpa revisi, dan semua pihak yang bertanggung jawab seperti tutup mata.

Masyarakat sekitar mengaku kecewa. Mereka melihat langsung bagaimana pagar itu cepat rusak dihantam gelombang pertama musim hujan. Ini bukan sekadar kegagalan proyek—ini adalah potret dari praktik culas yang merugikan rakyat kecil. Maka ketika aparat hukum terkesan lamban menindaklanjuti, rasa frustrasi pun tak bisa di bendung. Pertanyaan besar menggantung di udara: siapa sebenarnya yang di lindungi dalam kasus ini?

Tinggal Tunggu Waktu, Atau Tinggal Tunggu Ditutup?

Ketika proses hukum terus berputar tanpa arah, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Isu “pengamanan kasus” atau “main mata” bukan lagi gosip pinggir warung kopi—tapi jadi realitas yang tak terbantahkan. Jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat, publik tak akan kaget jika tiba-tiba terdengar kabar bahwa kasus ini di tutup karena “alat bukti tidak cukup”.

Narasi seperti ini sudah terlalu sering terjadi di negeri ini. Kasus besar di awal, sunyi di akhir. Semakin lama berkas bolak-balik tanpa progres berarti, semakin kuat dugaan bahwa ini hanya pertunjukan formalitas. Sementara di belakang panggung, aktor-aktor utamanya sudah merayakan kemenangan mereka.

Apakah kita akan membiarkan satu lagi kasus korupsi menguap begitu saja? Atau masyarakat perlu bersuara lebih keras agar keadilan tak kembali di kubur dalam diam? Waktu terus berjalan—dan mungkin, tinggal menunggu detik terakhir sebelum semuanya di lupakan.

Tambang Dekat Destinasi Wisata: Ancaman Nyata Bagi Masa Depan Pariwisata Indonesia

Tambang Dekat Destinasi Wisata – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali mengingatkan publik akan bahaya serius yang mengancam industri pariwisata nasional: pertambangan di sekitar destinasi wisata. Dalam pernyataannya yang tegas dan bernuansa peringatan, ia menyoroti fakta mencengangkan bahwa kegiatan pertambangan yang rakus dan tidak terkontrol mulai merambah ke kawasan-kawasan yang sejatinya di lindungi sebagai kawasan wisata alam dan budaya.

“Ini bukan soal menolak pembangunan atau investasi. Tapi ini soal menyelamatkan warisan alam dan budaya kita dari keserakahan industri tambang yang tak tahu batas!” demikian tegas LaNyalla dalam pidatonya. Pernyataan ini muncul setelah maraknya laporan dari berbagai daerah yang menunjukkan konflik antara industri ekstraktif dan sektor pariwisata yang terus bertumbuh.

Benturan Kepentingan: Tambang vs Pariwisata

Konflik antara tambang dan pariwisata bukan lagi cerita baru. Namun yang mengerikan, fenomena ini terus berulang tanpa ada regulasi tegas yang benar-benar membela kepentingan jangka panjang masyarakat. Bagaimana mungkin tambang yang merusak hutan, mencemari sungai, dan mengubah bentang alam di perbolehkan berdampingan dengan destinasi wisata yang menjual keindahan, ketenangan, dan kelestarian alam?

Contoh paling mencolok bisa di lihat di kawasan Kalimantan Timur, di mana keindahan Bukit Bangkirai terancam oleh aktivitas tambang batubara. Begitu pula di Sulawesi Utara, Taman Nasional Bunaken yang di kenal dunia sebagai surga penyelaman, kini di kepung izin pertambangan emas. Ironis dan menyakitkan.

Kerusakan Tak Terelakkan: Pariwisata Menggigil

Kehadiran tambang di dekat kawasan wisata bukan hanya mengganggu secara visual. Dampaknya nyata dan brutal. Jalan-jalan wisata yang biasanya di lalui turis kini di lintasi truk-truk besar pembawa hasil tambang. Udara yang semula segar berubah menjadi sarat debu dan polusi. Sumber air bersih tercemar oleh limbah industri. Flora-fauna endemik terganggu atau bahkan punah. Semua ini berujung pada satu kata: kehancuran.

Apa yang terjadi selanjutnya? Wisatawan enggan datang. Investor menarik diri. Masyarakat lokal kehilangan pendapatan. Dan yang paling tragis: ekosistem rusak tak bisa di kembalikan. Apa artinya keuntungan tambang miliaran jika harus di bayar dengan punahnya daya tarik wisata yang seharusnya bisa di wariskan lintas generasi?

Menyerukan Regulasi Tegas dan Perlindungan Permanen

Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah mengakhiri politik abu-abu terhadap izin tambang. Tidak bisa lagi ada kompromi di kawasan wisata strategis. Harus ada pemetaan ulang, pelarangan eksplisit, dan zona eksklusif pariwisata yang bebas dari aktivitas ekstraktif.

Ketua DPD RI menegaskan perlunya payung hukum yang tegas, tidak bisa hanya sekadar imbauan moral. Undang-undang harus jelas: kawasan wisata harus steril dari tambang. Jika perlu, kawasan ini di jadikan zona konservasi dengan perlindungan penuh dari negara. Tanpa itu, kita hanya akan menyaksikan kehancuran bertahap yang berujung pada penyesalan.

Bangun Pariwisata, Bukan Porakporandakannya

Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Dari Raja Ampat hingga Danau Toba, dari Labuan Bajo hingga Bali, semuanya memiliki daya tarik mendunia. Tapi semua itu tak ada artinya jika kita sendiri merusaknya demi kepentingan sesaat. Jangan biarkan industri tambang mencaplok dan mengoyak apa yang seharusnya kita jaga.

Sudah waktunya masyarakat bersuara lantang. Sudah waktunya pemimpin mengambil sikap berani. Tambang di sekitar destinasi wisata bukan hanya tidak pantas—ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.

Presiden Perancis Emmanuel Macron Mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur

Presiden Perancis Emmanuel Macron – yang baru-baru ini mengunjungi Indonesia, membawa serta pesan yang tak hanya berbau diplomatik, tetapi juga penuh dengan nilai sejarah yang dalam. Kunjungan Macron ke Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang bukan sekadar perjalanan kenegaraan biasa. Sebaliknya, itu adalah simbol kekuatan, hubungan internasional, dan penghormatan terhadap warisan budaya yang telah mengukir sejarah dunia.

Apakah ini sekadar upaya mempererat hubungan antara Indonesia dan Perancis? Atau adakah pesan lebih dalam yang ingin disampaikan oleh Macron lewat dua tempat bersejarah ini? Tanpa diragukan, kunjungan ini jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.

Akademi Militer: Menjaga Kekuatan dan Kehormatan

Macron memulai perjalanan diplomatiknya dengan mengunjungi Akademi Militer, sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Akademi ini bukan hanya pusat pelatihan militer, tetapi juga menjadi lambang dari ketangguhan dan kedisiplinan. Menyaksikan Macron berinteraksi dengan para perwira muda, tampak jelas bagaimana kedua negara ini berusaha membangun kekuatan bersama dalam bidang pertahanan.

Namun, kunjungan Macron ke Akademi Militer bukan tanpa alasan. Presiden Perancis ingin menegaskan pentingnya hubungan militer dan kerjasama internasional yang lebih erat antara Indonesia dan Perancis. Terlebih lagi, dalam dunia yang penuh ketegangan politik dan ancaman global, kerjasama militer menjadi hal yang sangat vital. Apakah ini juga sinyal bahwa Perancis semakin menaruh perhatian besar pada Indonesia dalam hal strategi pertahanan?

Mengamati Macron, kita dapat melihat seorang pemimpin yang sangat sadar akan signifikansi kekuatan militer dalam menjaga kedaulatan dan pengaruh suatu negara. Kunjungan ini tentu bukan hanya untuk menambah jejak langkah diplomatik, tetapi juga untuk menegaskan peran Indonesia di kancah dunia yang semakin penting.

Candi Borobudur: Keajaiban Dunia yang Menantang Perspektif Baru

Beranjak dari akademi militer, Macron melanjutkan perjalanan ke salah satu situs warisan dunia terbesar dan paling megah: Candi Borobudur. Berdiri tegak di tengah ladang hijau Magelang, Borobudur adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah, kebudayaan, dan spiritualitas umat manusia. Keberadaannya yang monumental memancarkan aura mistis dan misterius, seolah mengundang siapa saja untuk merenung lebih dalam tentang jati diri dan warisan yang harus dijaga.

Namun, kunjungan Macron ke Borobudur membawa makna lebih daripada sekadar tur wisata. Sebagai presiden negara yang dikenal dengan warisan seni dan budaya yang kuat, Macron dengan bijak menggali lebih dalam tentang hubungan antara Indonesia dan Perancis dalam hal pelestarian warisan budaya. Apakah Macron bermaksud untuk mengajak Perancis lebih berperan aktif dalam melindungi dan merawat situs-situs bersejarah di seluruh dunia?

Borobudur sendiri adalah simbol dari ketahanan budaya dan spiritualitas yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Sebuah keajaiban yang menjulang tinggi, memancarkan pesan tentang kekuatan dan perdamaian. Borobudur menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang, dan di sini, di atas batu-batu yang terukir, Macron seolah ingin mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara modernitas dan warisan sejarah.

Pertanyaan yang Muncul: Apa yang Ingin Disampaikan oleh Macron?

Macron, dengan langkah diplomatik yang sangat terukur, tampaknya ingin menanamkan pesan yang kuat. Dalam kunjungannya ini, Macron bukan hanya sekadar menyampaikan salam hangat kepada Indonesia, tetapi juga memperlihatkan peran penting yang di mainkan Indonesia di mata dunia. Apakah ini sebuah ajakan bagi negara-negara besar lainnya untuk lebih menghargai warisan budaya dan memperkuat kerjasama internasional dalam bidang pertahanan?

Tentu, kunjungan ini bukan hanya sekedar soal berfoto bersama di depan situs bersejarah atau berinteraksi dengan para perwira militer. Di balik itu, ada banyak pesan yang lebih dalam. Pesan tentang kedamaian, persahabatan, dan kekuatan internasional yang di bangun atas dasar saling menghargai dan memahami.

Dengan melihat langkah-langkah yang di ambil oleh Macron, tidak ada keraguan bahwa kunjungannya ke Indonesia – lebih spesifik lagi ke Akademi Militer dan Candi Borobudur – bukan hanya tentang hari itu, tetapi juga tentang masa depan hubungan dua negara ini. Kita hanya bisa menunggu, apakah kunjungan ini akan membuka babak baru dalam kerjasama militer dan pelestarian budaya antara Indonesia dan Perancis, ataukah itu hanya sekadar topeng di plomasi yang di tampilkan sementara waktu?

Presiden Prabowo Bakal Buka Pameran Indo Defence 2025: Momentum Kebangkitan Industri Pertahanan Indonesia

Presiden Prabowo – Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu dan ancaman keamanan yang terus berkembang, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dalam arena pertahanan dunia. Presiden Prabowo Subianto, yang di kenal vokal dan tegas soal kemandirian pertahanan, di jadwalkan untuk membuka pameran “Indo Defence 2025” — sebuah event strategis yang di rancang sebagai panggung kebangkitan industri pertahanan nasional.

Acara ini bukan sekadar pameran biasa, melainkan sebuah deklarasi bahwa Indonesia siap memperkuat diri dengan produk-produk dalam negeri yang canggih dan inovatif. Tidak hanya menampilkan teknologi, pameran ini adalah cermin dari ambisi besar Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pada senjata impor dan membangun kekuatan sendiri. Presiden Prabowo hadir sebagai simbol perubahan dan penegasan arah kebijakan yang selama ini di gaungkan: kemandirian dan kesiapan menghadapi segala tantangan.

Detail Pameran Indo Defence 2025: Lebih dari Sekadar Ajang Pamer Teknologi

Indo Defence 2025 di rancang sebagai panggung terbesar untuk menampilkan teknologi pertahanan, mulai dari sistem persenjataan terbaru, drone canggih, kapal perang, hingga solusi keamanan siber yang mutakhir. Pameran ini akan di ikuti oleh ratusan peserta dari dalam dan luar negeri, termasuk perusahaan-perusahaan defense besar yang bersaing menampilkan inovasi terbaik mereka. Namun, fokus utama tetap pada pengembangan produk lokal yang selama ini sering di pandang sebelah mata.

Di area pameran, pengunjung akan di suguhi berbagai demonstrasi langsung produk-produk pertahanan hasil karya anak bangsa. Misalnya, drone pengintai dengan teknologi sensor terbaru yang dapat meningkatkan efektivitas operasi militer, atau kapal patroli cepat yang di rancang untuk menjaga wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Detail-detail teknologi yang di pamerkan ini bukan sekadar jargon, melainkan bukti nyata kemampuan riset dan rekayasa yang mulai menyaingi negara-negara maju.

Lebih jauh, Indo Defence 2025 menjadi ajang di skusi dan dialog antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk memperkuat ekosistem pertahanan nasional. Rencana strategis pembangunan alutsista yang berorientasi pada teknologi tinggi akan di bahas dan di presentasikan secara transparan, menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menciptakan kedaulatan yang tidak bisa di ganggu gugat.

Mengapa Kehadiran Presiden Prabowo Sangat Krusial?

Kehadiran Presiden Prabowo di pembukaan pameran ini bukan hanya soal seremonial. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah memberi perhatian serius pada sektor yang selama bertahun-tahun terlupakan atau bahkan di anggap tidak prioritas. Prabowo, dengan latar belakang militer dan pengalaman panjangnya, paham betul bahwa pertahanan adalah fondasi utama sebuah negara yang berdaulat.

Dengan membuka Indo Defence 2025 secara resmi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus bangkit dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain dalam hal teknologi pertahanan. Dia mengajak semua elemen bangsa, dari pemerintah, industri hingga masyarakat sipil, untuk ikut berperan aktif dalam proses transformasi ini. Ini adalah panggilan revolusioner: jika tidak sekarang, kapan lagi Indonesia akan benar-benar mandiri dalam bidang pertahanan?

Pameran Ini Bukan Hanya untuk Menunjukkan Kekuatan, Tapi Menggugah Kesadaran

Penting untuk di sadari, Indo Defence 2025 bukan sekadar arena pamer senjata dan teknologi, tetapi juga medan pertempuran ide dan semangat nasionalisme yang baru. Indonesia harus keluar dari mental “mengimpor” dan mulai berani menciptakan dan menguasai teknologi sendiri. Pameran ini adalah bentuk nyata dari cita-cita itu, di mana setiap produk yang di pajang adalah wujud perjuangan dan kerja keras bangsa.

Dengan sikap provokatif, dapat di katakan bahwa Indo Defence 2025 menantang siapa pun yang meragukan kemampuan Indonesia. Ini adalah ajang pembuktian bahwa bangsa ini tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan, tapi juga siap menjadi pemimpin di kawasan dalam hal pertahanan dan teknologi. Presiden Prabowo dengan tegas berdiri di garis depan, mengibarkan panji kemandirian yang selama ini di nanti-nanti.

Momentum Indo Defence 2025 menjadi babak baru dalam sejarah pertahanan Indonesia. Ini bukan hanya tentang alat perang, tapi tentang harga diri bangsa yang siap berdiri tegak dan mempertahankan kedaulatannya dengan teknologi dan kekuatan sendiri. Dengan Presiden Prabowo di pucuk komando, masa depan pertahanan Indonesia tampak lebih menjanjikan dan penuh semangat juang. Siapkah kita menyambut era baru ini? Jawabannya terletak di Indo Defence 2025!

Temui Dedi Mulyadi, Tangis Keluarga Korban Longsor Gunung Kuda Pecah

Temui Dedi Mulyadi – Gunung Kuda yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bentangan hijau nan tenang di Kabupaten Subang, kini berubah menjadi saksi bisu tragedi memilukan. Longsor hebat yang terjadi beberapa hari lalu menelan puluhan rumah dan menghancurkan harapan banyak keluarga. Tangis dan jerit pilu terdengar dari sudut-sudut pengungsian, ketika satu per satu korban di temukan, sebagian selamat, sebagian tak bernyawa.

Di tengah suasana duka yang masih menyelimuti lokasi bencana, hadir sosok yang tak asing bagi masyarakat Jawa Barat: Dedi Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta ini datang bukan sekadar melihat, tapi menyelami langsung luka yang sedang menganga di tengah masyarakat. Ia tidak datang dengan konvoi atau rombongan besar. Ia datang dengan langkah sederhana, menyusuri tanah becek dan reruntuhan sambil menyapa warga yang kehilangan.

Dedi Mulyadi dan Luka Kemanusiaan

Saat Dedi tiba di tenda pengungsian utama, tangis keluarga korban pecah seketika. Seorang ibu tua langsung memeluknya, memohon bantuan untuk mencari anaknya yang masih tertimbun. Anak itu baru berusia 7 tahun. “Pak Dedi, tolong, anak saya belum di temukan…” Suaranya lirih, namun penuh luka. Dedi tidak hanya mendengar. Ia berlutut, memegang tangan si ibu, dan berjanji akan membantu semaksimal mungkin.

Tangis keluarga korban longsor Gunung Kuda tak hanya tangisan kehilangan. Itu adalah jeritan dari rasa putus asa terhadap sistem yang lamban. Dedi Mulyadi dalam momen itu tidak hanya menjadi pejabat atau tokoh politik. Ia menjadi manusia yang hadir di tengah manusia lain yang menderita.

Janji dan Teguran Pedas

Dalam pernyataannya kepada media, Dedi menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya penanganan bencana. Ia menuding bahwa banyak pihak terlalu sibuk berpolitik sementara rakyat menjerit. “Kita ini terlalu banyak rapat, terlalu banyak bicara. Tapi ketika rakyat di timpa bencana, semua mendadak hilang,” ucapnya dengan nada tinggi. Pernyataannya menyentak. Ia bahkan menyebut beberapa pejabat daerah tidak berada di lokasi sejak hari pertama longsor terjadi.

Tak berhenti di sana, Dedi juga meminta pertanggungjawaban atas kelalaian tata ruang yang bisa memicu longsor seperti ini. Ia menyebut pembangunan liar di lereng gunung sebagai bom waktu. “Kalau izin bangunan di berikan sembarangan, ya ini akibatnya. Kita tidak hanya bicara kerugian materi, tapi nyawa manusia!” katanya tegas.

Lebih dari Sekadar Kunjungan

Kehadiran Dedi Mulyadi di Gunung Kuda bukan sekadar pencitraan. Ia menyumbangkan logistik, membawa tim relawan, dan ikut menyusun strategi pencarian korban bersama tim SAR. Ia menunjukkan bahwa seorang tokoh bisa tetap membumi, menyatu dengan rakyat, dan bersuara lantang ketika keadilan dan kemanusiaan di injak-injak.

Tangis yang pecah saat Dedi datang bukan semata karena duka. Tapi karena mereka merasa, akhirnya ada yang datang bukan untuk berpidato, tapi untuk mendengar, membantu, dan bertindak. Gunung Kuda menyimpan luka, tapi juga menjadi panggung nyata bagi siapa yang benar-benar peduli pada penderitaan rakyat.

Rusia Resmi Hapus Taliban dari Daftar Organisasi Teroris

Rusia Resmi Hapus – Keputusan Rusia yang baru-baru ini menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris mereka memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Pada 2025, setelah bertahun-tahun menahan sikap keras terhadap kelompok ini, Rusia akhirnya memutuskan untuk mengubah status Taliban, yang telah menguasai Afghanistan sejak 2021, dengan mencabut label teroris mereka. Tetapi apa yang sebenarnya mendorong Rusia untuk membuat keputusan ini? Apakah ini hanya langkah politik, atau ada tujuan lebih besar yang tersembunyi di baliknya?

Rusia dan Taliban: Aliansi yang Tak Terduga

Dalam dunia politik internasional, tak ada yang lebih mengejutkan daripada perubahan sikap yang mendalam, terutama ketika menyangkut organisasi yang telah di kenal sebagai ancaman besar. Taliban, yang terkenal dengan kebijakan kerasnya dan pengaruh ekstrem di Afghanistan, sebelumnya tercatat sebagai kelompok teroris oleh banyak negara, termasuk Rusia. Namun, pada titik tertentu, Rusia mulai mengubah sudut pandangnya.

Keputusan ini jelas bukan tanpa alasan. Di balik langkah ini, Rusia mungkin melihat adanya peluang strategis untuk bekerja sama dengan Taliban dalam menghadapi ancaman bersama dari kelompok teroris lain di Asia Tengah, seperti ISIS-Khorasan. Selain itu, dengan menarik perhatian dunia internasional terhadap perubahan ini, Rusia dapat menunjukkan bahwa mereka masih memegang kendali dalam perimbangan geopolitik yang kompleks di kawasan tersebut https://beacukai-nangabadau.com/.

Rusia dan Pengaruhnya di Asia Tengah

Bagi Rusia, langkah ini bukan hanya sekadar soal Taliban. Lebih dari itu, ini adalah strategi jangka panjang untuk memperkuat pengaruh mereka di Asia Tengah. Rusia telah lama khawatir akan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut setelah jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada 2021. Dengan menghapus Taliban dari daftar teroris, Rusia tampaknya ingin membuka jalur di plomasi yang lebih luas, mencari cara untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga Afghanistan yang terperangkap dalam ketidakpastian dan ketegangan regional.

Tak bisa di pungkiri, bahwa meskipun langkah ini terlihat kontroversial, ada kemungkinan bahwa Rusia melihat keuntungan dalam mengelola Taliban bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sekutu yang potensial untuk menanggulangi ancaman global bersama. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa keputusan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, mengingat sifat keras dan ideologi yang di anut oleh Taliban yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dampak Keputusan Rusia Terhadap Dunia Internasional

Keputusan Rusia ini mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada dunia: prinsip-prinsip internasional yang dulu di anggap sebagai landasan kestabilan global kini mulai di pertanyakan. Apa artinya ketika negara besar seperti Rusia membuka pintu untuk di alog dengan kelompok yang selama ini di anggap sebagai ancaman global? Bagaimana dunia akan menanggapi ketika Taliban mendapatkan pengakuan dari sebuah kekuatan besar seperti Rusia?

Baca artikel kami yang lainnya: Ada Ledakan di Tempat Cuci Mobil Bantul, Satu Pekerja Tewas

Dengan penghapusan label teroris ini, dunia mungkin harus bersiap menghadapi dunia yang lebih pragmatis dalam menyikapi ancaman internasional. Politik global yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa dunia tidak lagi bisa memandang organisasi tertentu sebagai hitam atau putih. Sebagai gantinya, dunia kini semakin bergeser menuju pendekatan yang lebih fleksibel, bahkan ketika berhadapan dengan kelompok yang dulu di anggap sebagai musuh utama umat manusia.

Keputusan Rusia ini, tanpa keraguan, mengubah arah sejarah politik internasional, dan membuka babak baru dalam hubungan di plomatik antara negara-negara besar dan kelompok-kelompok yang sebelumnya di isolasi. Dunia akan terus memantau dengan cermat langkah selanjutnya dari Rusia dan reaksi negara-negara lain yang terlibat.

Ada Ledakan di Tempat Cuci Mobil Bantul, Satu Pekerja Tewas

Ada Ledakan – Sebuah insiden mengerikan mengguncang Bantul pada pagi hari yang tampaknya biasa-biasa saja. Dentuman keras terdengar dari sebuah tempat cuci mobil di daerah Jalan Imogiri Timur. Awalnya warga mengira suara itu berasal dari tabung gas rumah tangga atau petasan. Tapi tak lama kemudian, kepulan asap tebal dan suara teriakan minta tolong membuat semuanya sadar — ini bukan suara biasa. Ini adalah ledakan mematikan.

Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 09.15 WIB. Dalam hitungan detik, tempat cuci mobil yang biasanya sibuk dengan antrean kendaraan berubah menjadi zona bencana kecil. Pecahan material bertebaran, atap terangkat sebagian, dan kaca-kaca mobil sekitar ikut pecah. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung panik, beberapa mencoba mendekat untuk membantu, sementara yang lain menghubungi pihak berwenang.

Satu Pekerja Tewas di Tempat

Korban ledakan adalah seorang pekerja cuci mobil berinisial AR (24), warga setempat yang baru bekerja di tempat itu selama tiga bulan terakhir. Menurut keterangan saksi mata, AR saat itu sedang berada di dekat ruang kompresor ketika tiba-tiba terdengar suara letusan. Tubuhnya ditemukan tak jauh dari titik ledakan, dalam kondisi mengenaskan.

Petugas medis yang tiba di lokasi menyatakan AR meninggal dunia di tempat akibat luka bakar serius dan trauma benturan keras. Pihak keluarga yang datang kemudian hanya bisa pasrah dalam duka yang begitu dalam. Kepergian mendadak AR menyisakan luka dan tanya, terlebih karena ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan pendiam.

Dugaan Awal: Kompresor Meledak

Pihak kepolisian dan tim pemadam kebakaran segera melakukan penyelidikan di lokasi. Dugaan awal mengarah pada ledakan kompresor udara yang di gunakan untuk proses pencucian mobil. Alat tersebut di duga mengalami overheat atau tekanan udara berlebih yang tidak terkontrol, sehingga meledak dengan kekuatan besar.

Kondisi kompresor memang sudah lama di keluhkan oleh para pekerja, namun belum sempat di perbaiki karena alasan biaya dan masih di anggap “aman”. Ironis, karena kelalaian kecil semacam ini kini berubah menjadi malapetaka. Lokasi kejadian langsung dipasangi garis polisi dan operasional tempat cuci mobil di hentikan total.

Tim identifikasi dan forensik juga di turunkan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan penyebab pasti ledakan. Mereka akan mengevaluasi apakah ini murni kecelakaan kerja atau ada unsur kelalaian manajemen dalam perawatan peralatan yang digunakan.

Minimnya Pengawasan, Nyawa Jadi Taruhan

Kasus ini kembali membuka mata kita tentang minimnya standar keselamatan kerja di sektor informal seperti jasa cuci mobil. Banyak tempat sejenis yang menggunakan alat bertekanan tinggi tanpa pemeliharaan berkala, tanpa SOP keselamatan kerja yang memadai, dan bahkan tanpa pelatihan darurat untuk para pekerja.

Nyawa para pekerja, yang notabene tulang punggung bisnis, sering kali dipertaruhkan hanya karena alasan efisiensi biaya. Padahal, biaya kerusakan dan kehilangan nyawa jauh lebih besar dan menyakitkan. Tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras, bukan hanya untuk pemilik usaha cuci mobil, tetapi juga bagi pemerintah daerah agar mulai tegas menerapkan inspeksi dan regulasi keselamatan kerja.

Warga Trauma, Aktivitas Terhenti

Ledakan ini juga meninggalkan trauma bagi warga sekitar. Beberapa mengaku sulit tidur karena masih terbayang suara dentuman yang mengguncang. Aktivitas warga sempat terhenti, dan jalan di sekitar lokasi di tutup sementara untuk proses investigasi dan pembersihan puing-puing.

Satu pekerja telah kehilangan nyawanya. Tempat usaha hancur. Lingkungan terguncang. Dan semua itu terjadi hanya dalam sekejap. Kini yang tersisa adalah rasa kehilangan, duka mendalam, dan pertanyaan besar: sampai kapan keselamatan kerja akan terus di abaikan?

Komisi III DPR Sepakat Tunda Pembahasan RUU KUHAP

Komisi III DPR – Setelah melalui berbagai perdebatan sengit, Komisi III DPR akhirnya sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keputusan ini tentu menyisakan banyak pertanyaan. Mengapa pembahasan yang telah begitu dinantikan ini harus di tunda? Apa dampaknya bagi sistem peradilan di Indonesia? Keputusan ini mengundang berbagai spekulasi dan protes dari berbagai pihak.

RUU KUHAP: Sebuah Revisi yang Terlalu Lama Ditunggu

RUU KUHAP sudah lama menjadi bahan pembicaraan panas di kalangan para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah berusia lebih dari 40 tahun. Tentu saja, banyak yang berpendapat bahwa aturan ini sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Proses peradilan yang semakin kompleks dan beragamnya di namika hukum di Indonesia mengharuskan adanya pembaruan. Itulah sebabnya RUU KUHAP di usulkan untuk di revisi.

Namun, pembahasan yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu kini harus tertunda. Hal ini bukan hanya mengecewakan bagi pihak-pihak yang sudah menantikan adanya pembaruan, tetapi juga menunjukkan betapa lambannya proses reformasi hukum di Indonesia https://beacukai-nangabadau.com/.

Apa yang Ditunda, dan Mengapa?

Sebagian besar kalangan mungkin merasa bingung dengan keputusan ini. Jika memang sudah ada niat untuk merevisi KUHAP yang sudah sangat usang, mengapa harus ada penundaan? Banyak pihak yang menilai bahwa penundaan ini hanya akan memperburuk citra lembaga legislatif di mata publik. Sebab, ini bukan pertama kalinya pembahasan RUU yang begitu penting mengalami penundaan. Proses legislasi yang terhambat hanya menambah ketidakpastian bagi para pencari keadilan.

Penundaan ini bisa jadi terjadi karena adanya perbedaan pandangan di kalangan anggota Komisi III DPR. Selain itu, ada kemungkinan faktor politis yang turut mempengaruhi keputusan tersebut. Dengan begitu banyaknya dinamika politik yang terjadi di Indonesia, sangat mungkin pembahasan RUU ini menjadi alat tawar-menawar antar partai politik.

Dampak Penundaan terhadap Sistem Hukum

Penundaan ini tentunya membawa dampak negatif, khususnya bagi sistem hukum di Indonesia. Proses peradilan yang seharusnya sudah lebih efisien dan modern, tetap terhambat oleh aturan yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini bisa menambah beban masyarakat yang tengah menantikan keadilan, sekaligus memperburuk citra sistem peradilan Indonesia yang sudah di cap lamban dan berbelit-belit.

Selain itu, penundaan pembahasan RUU KUHAP bisa memperpanjang praktik ketidakpastian hukum yang sering di keluhkan oleh banyak pihak. Proses hukum yang transparan, adil, dan cepat seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum di Indonesia. Namun, dengan adanya penundaan seperti ini, harapan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik semakin memudar.

Baca juga artikel kami yang lainnya: Ramadhan dan Idul Fitri Ekonomi Lesu: Siapa Dalang di Baliknya?

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?

Apakah ini berarti proses reformasi hukum di Indonesia harus berhenti sementara? Tentu tidak. Penundaan ini justru harus menjadi pemicu bagi masyarakat dan pihak-pihak yang peduli dengan perbaikan sistem hukum untuk terus mendesak agar pembahasan RUU KUHAP segera di lanjutkan. Pemerintah dan DPR harus menanggapi penundaan ini dengan serius dan segera menetapkan jadwal baru yang lebih pasti untuk membahas RUU tersebut. Jangan sampai reformasi hukum yang sudah sangat mendesak ini hanya menjadi wacana kosong yang tidak pernah terwujud.

Waktu tidak bisa menunggu, dan Indonesia tentu membutuhkan sistem hukum yang lebih progresif dan efektif untuk menghadapi tantangan zaman.

Ramadhan dan Idul Fitri Ekonomi Lesu: Siapa Dalang di Baliknya?

Ramadhan dan Idul Fitri biasanya menjadi momen perputaran uang yang deras. Namun, tahun ini berbeda. Pasar tradisional lengang, mal tak seramai biasanya. Pedagang kecil mengeluh dagangan sepi pembeli. Pengusaha besar menunda ekspansi. Rakyat biasa terjepit oleh harga yang melambung dan daya beli yang merosot tajam.

Utang Negara Menggunung, Beban Rakyat Bertambah

Pemerintah terus menambah utang dengan dalih pembangunan. Data terbaru menunjukkan utang publik telah mencapai ribuan triliun rupiah. Bunga dan cicilan utang menyedot anggaran negara. Akibatnya, alokasi untuk subsidi, pendidikan, dan kesehatan terpangkas. Rakyat dipaksa menanggung beban melalui berbagai pajak dan pungutan.

Korupsi Merajalela, Kepercayaan Publik Runtuh

Kasus korupsi semakin menjadi-jadi. Dana bantuan sosial dikorupsi, proyek infrastruktur menjadi ladang bancakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan menjadi garda terdepan malah dilemahkan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok. Rakyat muak melihat pejabat hidup mewah dari hasil korupsi.

Impor Membanjir, Produk Lokal Tersingkir

Kebijakan ekonomi Ramadhan dan Idul Fitri yang pro-impor membuat produk lokal kalah bersaing. Pasar dibanjiri barang impor murah berkualitas rendah. Petani, nelayan, dan pengrajin lokal gulung tikar. Ketergantungan pada impor membuat ekonomi rapuh. Ketika krisis global terjadi, kita terombang-ambing tanpa daya.

Investasi Asing: Berkah atau Kutukan?

Pemerintah membuka lebar pintu bagi investasi asing. Namun, banyak investasi yang tidak membawa manfaat bagi rakyat. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa ampun. Lingkungan rusak, masyarakat lokal tergusur. Keuntungan mengalir ke luar negeri, sementara rakyat tetap miskin di tanah sendiri.

Monopoli dan Oligarki: Ekonomi Dikuasai Segelintir Orang

Sektor-sektor strategis dikuasai oleh segelintir konglomerat. Persaingan usaha tidak sehat. Usaha kecil dan menengah sulit berkembang. Kekayaan terpusat pada kelompok tertentu. Kesenjangan sosial melebar. Rakyat kecil semakin terpinggirkan dalam pusaran ekonomi yang tidak adil.

Kebijakan Ekonomi Tanpa Arah Jelas

Pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tumpang tindih. Tidak ada roadmap yang jelas. Program-program ekonomi hanya bersifat jangka pendek tanpa visi ke depan. Akibatnya, investor ragu, pelaku usaha bingung, dan ekonomi stagnan.

Pendidikan dan Kesehatan Terabaikan

Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan minim. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal memprihatinkan. Generasi muda kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas. Kesehatan masyarakat terancam. Tanpa pendidikan dan kesehatan yang baik, sulit membangun ekonomi yang kuat.

Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Lapangan kerja sulit didapat. Pengangguran meningkat, terutama di kalangan pemuda. Kemiskinan merajalela. Banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak terpaksa putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Masa depan bangsa terancam.

Siapa Bertanggung Jawab?

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Namun, DPR sebagai pengawas juga tidak bisa lepas tangan. Mereka gagal menjalankan fungsi kontrol. Partai politik lebih sibuk dengan agenda sendiri daripada memperjuangkan nasib rakyat.

Media dan Akademisi Bungkam

Media yang seharusnya menjadi pilar demokrasi malah banyak yang bungkam. Kebebasan pers terancam oleh kepentingan pemilik modal. Akademisi yang diharapkan memberikan solusi justru terkooptasi oleh kekuasaan. Suara kritis dibungkam, diskusi publik dibatasi.

Baca juga artikel lainnya yang ada pada situs kami https://beacukai-nangabadau.com.

Rakyat Harus Bergerak

Dalam situasi ini, rakyat tidak boleh diam. Gerakan sosial harus digalakkan. Tekanan publik diperlukan untuk memaksa perubahan. Demokrasi sejati hanya bisa terwujud jika rakyat aktif mengawal jalannya pemerintahan. Jangan biarkan nasib bangsa ditentukan oleh segelintir elit yang rakus.

Membangun Ekonomi Berkeadilan

Kita membutuhkan model ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan harus berpihak pada rakyat kecil. Kemandirian ekonomi harus menjadi tujuan utama. Sumber daya alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan asing atau konglomerat.

Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

Birokrasi yang bersih dan efisien adalah kunci. Korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus adil dan transparan. Tanpa itu, sulit membangun kepercayaan publik dan menarik investasi yang sehat.

Pendidikan dan Inovasi sebagai Pilar Utama

Investasi di bidang pendidikan dan riset harus ditingkatkan. Inovasi adalah motor penggerak ekonomi modern. Generasi muda harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global. Tanpa itu, kita akan terus tertinggal.

Solidaritas Sosial dan Gotong Royong

Nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong harus dihidupkan kembali. Solidaritas sosial adalah kekuatan kita. Dengan bersatu, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Presiden Prabowo Sambut Ribuan Warga Di Istana Kepresidenan Saat Lebaran

Presiden Prabowo – Ribuan warga dari berbagai daerah memadati kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta dalam perayaan gelar griya Idulfitri 1446 Hijriah yang diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (31/03/2025). Tradisi tahunan ini menjadi momen berharga bagi masyarakat untuk bersilaturahmi langsung dengan Kepala Negara, mencerminkan semangat kebersamaan dan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.

Sejak pagi, antrean panjang sudah terlihat di sekitar Istana. Warga yang datang dari berbagai penjuru Indonesia rela mengantre demi bisa bersalaman langsung dengan Presiden. Tidak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, banyak juga yang datang dari daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatra dan Kalimantan.

“Saya datang dari Semarang khusus untuk ikut gelar griya ini. Senang sekali bisa bersalaman langsung dengan Pak Prabowo,” ujar Yanto, seorang warga yang sejak subuh sudah tiba di lokasi.

Suasana penuh kehangatan begitu terasa. Anak-anak, orang tua, hingga penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertemu langsung dengan Presiden.

Presiden Prabowo Sambut Warga dengan Hangat

Presiden Prabowo Subianto terlihat menyapa masyarakat dengan penuh keramahan. Beliau bersalaman satu per satu dengan warga, menyampaikan ucapan Idulfitri, serta mendengar langsung aspirasi dan harapan mereka.

“Lebaran adalah momen kebersamaan. Saya ingin merayakannya dengan rakyat, berbagi kebahagiaan, dan mendengar langsung harapan-harapan mereka,” ujar Presiden dalam kesempatan tersebut.

Salah satu momen haru terjadi ketika Tarni, seorang warga asal Wonogiri, tidak kuasa menahan tangis saat akhirnya bisa bertemu dengan Presiden.

Baca Juga Berita Politik Lainnya Hanya Di beacukai-nangabadau.com

“Pak Prabowo itu dekat sama rakyat. Saya terharu, beliau benar-benar peduli, tidak pandang bulu dengan rakyat kecil seperti saya,” ungkap Tarni sambil menyeka air matanya.

Tarni juga berharap agar Presiden tetap memperhatikan masyarakat kecil dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat.

“Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat selalu, terus mengingat rakyat kecil dan tidak pernah melupakan mereka,” tambahnya penuh harap.

Gelar Griya: Simbol Kepemimpinan yang Dekat dengan Rakyat

Tidak hanya warga dari kalangan umum, gelar griya ini juga ramah bagi penyandang disabilitas. Imam, salah satu peserta yang berkursi roda, merasa bahagia karena diberi kesempatan yang sama untuk bersilaturahmi dengan Presiden.

“Alhamdulillah, saya senang sekali karena disabilitas juga bisa bertemu dengan Pak Presiden. Ini membuktikan bahwa beliau adalah pemimpin yang peduli dengan semua lapisan masyarakat,” ujar Imam.

Tradisi gelar griya di Istana Kepresidenan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mencerminkan nilai kepemimpinan yang inklusif dan dekat dengan rakyat. Acara ini diharapkan dapat terus berlangsung di tahun-tahun mendatang sebagai simbol kebersamaan antara pemimpin dan rakyatnya.

Kesempatan Langka yang Tak Terlupakan

Bagi banyak warga, bisa merayakan Idulfitri di Istana merupakan pengalaman berharga yang tidak bisa dilupakan. Hendri, warga Jakarta, mengungkapkan kebahagiaannya bisa menjalani Lebaran dengan cara yang begitu istimewa.

“Saya dan keluarga sangat bersyukur. Setelah salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, kami langsung ke Istana untuk ikut gelar griya. Rasanya luar biasa bisa merayakan Lebaran bersama Presiden dan ribuan masyarakat lainnya,” kata Hendri.

Penyelenggaraan acara ini mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat. Tradisi gelar griya tidak hanya menjadi simbol persaudaraan di hari kemenangan, tetapi juga mencerminkan nilai kepemimpinan yang terbuka dan penuh kedekatan dengan rakyat.

Dengan berlangsungnya acara ini, masyarakat berharap agar Presiden terus memperkuat komunikasi dengan rakyat dan menjalankan kepemimpinan yang semakin inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Luhut Membela Prabowo Subianto, Presiden Sudah Maksimal!

Luhut Membela Prabowo Subianto – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini memberikan tanggapan yang cukup tegas terhadap berbagai kritik. Masukin ini dilontarkan oleh pengamat dan pihak tertentu mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di dalam sebuah kesempatan silaturahmi di kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo pada Senin, 31 Maret 2025. Luhut menyatakan bahwa kritik tanpa dasar yang jelas justru bisa mengganggu kelancaran pemerintahan. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Luhut menegaskan bahwa saat ini sudah waktunya bagi semua pihak untuk memberi ruang bagi pemerintah baru untuk menyusun langkah-langkah kebijakan yang tepat.

“Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin,” ujarnya dengan tegas.

Luhut Membela Prabowo Subianto Dan Melawan Kritikan Masyarakat

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut sebagai bentuk keprihatinan terhadap banyaknya opini yang berkembang tanpa disertai fakta atau data yang mendalam.

Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa kritik yang tidak konstruktif justru akan memperumit jalannya pemerintahan. Ia menilai bahwa para pengamat seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, apalagi tanpa memiliki data yang jelas untuk mendukung argumennya.

“Itu mempersulit Pemerintahan Presiden Prabowo,” lanjut Luhut,

Dirinya menunjukkan bahwa kritikan yang tidak berbasis pada data atau fakta bisa menjadi hambatan bagi kebijakan yang sedang dijalankan.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengingatkan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Ia mengungkapkan bahwa saat pemerintah meluncurkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), banyak pihak yang memberikan kritik yang berlebihan, padahal program tersebut sudah berjalan dengan baik.

“Dulu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengkritik sana-sini, kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat,” tegasnya.

Luhut menyampaikan bahwa dalam proses pemerintahan, kritik yang disampaikan haruslah yang membangun. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga efektivitas pemerintah dalam bekerja, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai budaya dan etika dalam berkomunikasi di masyarakat. Ia menekankan bahwa budaya sopan santun dalam berbicara harus tetap dijaga meskipun dalam era demokrasi yang semakin terbuka.

Baca Juga Berita Politik Valid Lainnya Hanya Di beacukai-nangabadau.com

“Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita berbicara, berbahasa, tidak menghormati orang-orang yang sudah berkarya untuk negeri ini, mudah berburuk sangka,” ujar Luhut.

Hal ini merupakan panggilan bagi semua pihak untuk menggunakan hak berbicara mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah yang sedang berusaha untuk membangun bangsa.

Luhut Berterimakasih Kepada Mantan Presiden Joko Widodo

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Presiden Joko Widodo. Dia berterimakasih atas segala capaian yang telah diraih selama sepuluh tahun masa kepemimpinan. Menurutnya, banyak hal positif yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi. Sebagai salah satu anggota kabinetnya, Luhut merasa bangga telah dapat berkontribusi dalam banyak kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Selama sepuluh tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini,” kata Luhut.

Namun, Luhut juga mengakui bahwa setiap pemerintahan pasti memiliki kekurangan. Ia menyatakan bahwa sebagai manusia, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahannya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.

“Tentu di sana-sini ada kurangnya, sebagai manusia,” ujarnya.

Mengingatkan bahwa kritik konstruktif adalah bagian penting dari demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan berdasarkan pada fakta yang valid.

Menutup pembicaraannya, Luhut mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momen Lebaran yang akan datang. Dirinya menyarankan kesempatan untuk mempererat hubungan antar sesama, dan menjaga rasa saling menghormati. Menjaga budaya berbicara dengan penuh etika. Sebagai bangsa yang besar, Luhut berharap agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dan kedamaian. Dia juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh opini-opini yang tidak mendasar.

Luhut Binsar Pandjaitan menyerukan pentingnya dukungan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, serta mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap menjaga prinsip sopan santun dan berlandaskan pada data yang akurat. Ia percaya bahwa dengan saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik. Bangsa Indonesia bisa melangkah lebih maju menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Kunjungan Menlu Prancis “Macron” ke RI Kuatkan Kerjasama EU-ASEAN

Kunjungan Menlu Prancis – Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menggaris bawahi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke RI. Yang akan berlangsung pada Mei 2025. Merupakan jembatan penguat kerja sama antara ASEAN-Uni Eropa (EU).

“Kunjungan tersebut merupakan kesempatan untuk kedua presiden memperkuat hubungan di kawasan karena Indonesia merupakan lokasi markas pusat ASEAN yang merupakan pusat di wilayah ASEAN,” ucap Menlu Barrot dalam pernyataan pers bersama Menlu RI Sugiono usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kemlu RI di Jakarta, Rabu.

Mengingat pentingnya posisi dan peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Prancis mengharapkan kerja sama tingkat kawasan antara EU dan ASEAN dapat semakin kuat di berbagai bidang melalui kerja sama bilateral dengan RI, kata dia.

Menlu Prancis menyampaikan bahwa salah satu agenda yang akan berlangsung semasa kunjungan Macron ke Indonesia adalah peresmian kerja sama ASEAN-Uni Eropa terkait kerja sama keamanan di pelabuhan.

“Kami juga berharap bisa mendukung Indonesia dalam aspek keamanan perdagangan dan navigasi,” ucap Barrot, sembari menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan bermanfaat bagi pelabuhan utama di Indonesia seperti di Jakarta dan Surabaya. Ia turut memastikan bahwa Presiden Macron akan melakukan kunjungan ke ASEAN di sela – sela agendanya di Indonesia.

Rencana kunjungan Presiden Macron ke RI pada Mei 2025 menjadi salah satu agenda yang di bahas dalam pertemuan bilateral antara Menlu Barrot dan Menlu Sugiono pada Rabu. Menurut Sugiono, pertemuan bilateral mendiskusikan persiapan pelaksanaan kunjungan dan menyusun langkah – langkah prioritas. Dalam meningkatkan hubungan antara kedua negara dan akan menjadi hasil dari kunjungan tersebut.

Menlu RI pun berharap supaya kerja sama antara Indonesia dan Prancis yang berjalan dan di rencanakan ke depan membawa hasil yang konkret untuk masyarakat kedua negara serta mampu meningkatkan hubungan bilateral.

Baca juga artikel terkait lainnya yang ada di beacukai-nangabadau.com

Prabowo-Menlu Prancis bahas kunjungan Macron dan penguatan kemitraan

Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot. Menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia serta penguatan hubungan bilateral kedua negara.

“Kami telah melakukan diskusi yang sangat produkti dengan Presiden Prabowo, mempersiapkan kunjungan Presiden Macron yang akan datang. Ini akan menjadi kesempatan untuk merayakan 75 tahun hubungan Indonesia dan Prancis serta membuka babak baru adlam kemitraan kita,” ujar Barrot usai pertemuan.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Prancis ke depan akan semakin erat. Terutama dalam memperkuat kedaulatan bersama dan menghadapi berbagai tantangan global. Termasuk krisis regional dan isu – isu internasional. Dalam kesempatan tersebut, Barrot juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas persiapan yang di lakukan untuk menyambut kunjungan Presiden Macron.

“Kami akan bekerja keras agar kunjungan ini menjadi keberhasilan besar dan menjadi tonggak penting bagi hubungan kedua negara,” ujarnya. Sebelumnya, dalam pertemuan Jean-Noel Barrto dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiyono di kantor Kemenlu Jakarta, hari ini. Di ketahui bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron di jadwalkan ke Indonesia pada Mei 2025.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Kami berdiskusi mengenai persiapan kunjungan serta menyusun langkah – langkah prioritas. Yang akan menjadi hasil nyata dari pertemuan Presiden Macron,” ujar Menlu Sugiyono.

Mudik Nyaman Bersama Pertamina: Layanan 24 Jam, Motoris, dan Fasilitas Lengkap

Mudik Nyaman Bersama Pertamina, Menjelang puncak arus mudik lebaran 2025, PT pertamina (persero) memastikan kualitas bahan bakar minyak yang dijual teruji sesuai standaar pemerintah. Vice president corporate communication (VP corcom ) pertamina fadjar santoso menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan stok bbm selama masa mudik. Seluruh lini operasional perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusi, telah disiapkan secara optimal. Dari hasil pengecekan di stastiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), angka oktan bahan bakar yang diuji menunjukan hasil sesuai spesifikasi.

Dari pengujian tersebut, angka oktan pertalite diperoleh 90,4, pertamax 93,37 pertamax green 97,42 dan pertamax turbo 98,33. Ini membuktikan bahwa kualitas bbm pertamina telah sesuai standar dan diuji balai besar pengujian minyak dan gas bumi lembaga resmi yang bersertifikasi. Selain memastikan kualitas bbm, pertamina juga mengaktifkan satuan tugas rahmadan dan idul fitri sejak 17 maret 2025 hingga 13 april 2025 di kutip oleh beacukai-nangabadau.com.

Empat Pilar Layanan Satgas Rafi

Tim juru bicara pertamina, ratih triutami wijayanti menjelaskan, satgas rafi 2025 menghadirkan empat jenis layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut mencakup layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi, dan layanan tambahan.

1. Layanan Energi

Pertamina memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan untuk berbagai sektor, termasuk industri, rumah tangga, serta transpotasi darat, laut, dan udara. Pertamina juga telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap sarana dan fasilitas BBM, mobil tangki, serta kesehatan awak mobil tangki untuk menjamin keamanan distribusi energi.

2. Layanan Wilayah Atensi

Pertamina mengambil langkah khusus untuk mengantisipasi kendala suplai ke daerah kepulauan kecil yang berpotensi mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem. Kami telah melakukan build-up stok bbm sejak H-14 dan menambah tangki madular di spbu yang berada di kepulauan kecil. Ia menambahkan, pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta bekerja sama dengan KRI untuk membantu pengakuan BBM atau LPG jika diperlukan.

3. Layanan Promosi

Pertamina menawarkan berbagai promo menarik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan arus balik. Promo tersebut tersedia melalui aplikasi mypertamina dan mencakup diskon pembelian pelumas, produk bright store, serta tiket pesawat melalui pelita air service. Selain itu, ada juga promo menginap di hotel patra jasa serta harga khusus avtur di 37 bandara selama rahmadan dan idul fitri.

Baca juga artikel kami yang lainnya: Tol Serang-Panimbang Tambah Fasilitas dan Layanan Selama Lebaran, Apa Saja?

4. Layanan Tambahan

Untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, Pertamina menyediakan Serambi MyPertamina di berbagai titik strategis, seperti rest area tol, bandara, pelabuhan, dan lokasi wisata. Fasilitas tersbut menawarkan berbagai layanan, termasuk pijat, barbershop, dan nursery. Kami ingin memberikan kenyamanan ekstra bagi pemudik. Misalnya jika ada yang ingin merapikan rambut sebelum bertemu keluarga, mereka bisa menggunakan layanan barbershop di serambi mypertamina.

Selain itu, pertamina juga telah menyiapkan 1.832 SPBU yang beroperasi 24 jam, layanan bbm dan kios siaga di 57 titik, serta agen lpg siaga di 5.801 lokasi. Untuk kemudahan pengiriman, terdapat 311 unit mobil tangki standby dan 200 unik motoris bbm yang siap melayani masyarakat di perjalanan. Pertamina bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga ingin menjadi sahabat perjalanan seluruh masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersbut, pertamina berkomitmen untuk mendukung kelancaran arus mudik serta memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat selama rahmadan dan idul fitri 2025. Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, pertamina juga berkomitmen mendukung target net zero emission (NZE) 2060.

Tol Serang-Panimbang Tambah Fasilitas dan Layanan Selama Lebaran, Apa Saja?

Tol Serang-Panimbang Tambah Fasilitas – Jalan Tol Serang-Panimbang telah bersiap siaga menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2025. Pasalnya, diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan sebesar 6-7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan para pengguna tol selama priode libur lebaran, PT wijaya karya serang penimbang telag melakukan berbagai persiapan berupa penambahan fasilitas dan layanan di tol serang-panimbang, menurut beacukai-nangabadau.com antara lain:

1. Penambahan Petugas Di Gerbang Tol

Penambahan petugas di (GT), dan penggunaan mobile reader untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada saat periode mudik lebaran.

2. Penyediaan Lajur Khusus

Penyediaan lajur bagi pengemudi yang memiliki saldo e-toll tidak mencukupi, serta fasilitas isi ulang (top-up) dan penjualan kartu e-toll baru di GT rangkasbitung.

3. Penambahan Tim Operasional

Penambahan untuk layanan tim oprasional patroli, rescue dan ambulance yang akan bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik dan fast respond kepada pengguna jalan tol serang-panimbang

4. Posko Pelayanan Kesehatan Gratis

Posko pelayanan kesehatan gratis yang berlokasi strategis di GT rangkasbitung dan rest area km 70A sebagai layanan pertolongan pertama bagi pemudik yang mengalami masalah kesehatan ringan maupun kondisi darurat.

5. Penyediaan Pos PAM

Penyediaan Pos PAM Operasi Ketupat di sekitar Interchange Rangkasbitung dan Rest Area KM 70A sebagai pusat informasi, koordinasi, dan bantuan bagi pemudik, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama periode mudik.

6. Peningkatan Fasilitas Rest Area

Peningkatan fasilitas rest area seperti toilet, masjid, UMKM, minimarket, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU), serta area parkir telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna jalan untuk beristirahat. Kami juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur konstruksi jalan tol serang-panimbang, ujar direktur utama pt wijaya karya serang panimbang, iwan juliansyah dalam keterangannya, rabu (26/3/2025)..

Dengan berbagai persiapan yang telah kami lakukan, PT wijaya karya serang panimbang berkomitmen untuk memberikan pengalaman berkendara berkualitas yang aman, cepat, dan nyaman selama periode libur mudik lebaran. Sebagai informasi, jalan tol serang-panimbang merupakan bagian dari jaringan jalan tol yang terkoneksi dengan jalan tol trans-jawa yang menghubungkan jakarta, serang, hingga pandeglang.

Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah banten, khususnya di banten tengah dan selatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersbut.

Wamendagri Terus Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua

Wamendagri Terus Kawal – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmennya dalah mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Hal ini di sampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin, sebagaimana di kutip dari Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyoroti pokok-pokok pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementarian Dalam negeri (Kemdagri) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 13 Maret 2025.

Ia menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur 4 DOB Papua, yang di danai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menyebut prioritas utama di arahkan pada pembangunan pusat pemerintahan, seperti kantor gubernur, kantor DPRD masing-masing, dan kantor Majelis Rayat Papua (MRP).

Ia meminta pemerintah daerah (pemda) di 4 DOB Papua menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung pembangunan tersebut.

“Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan di bangun sesuai dengan yang di sampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerinta daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,” kata Ribka.

Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Mendukung Pembangunan DOB Papua

Pihaknya mengapresiasi Kementerian PU yang telah konsisten bekerja sama dalam menyiapkan aspek administrasi dan teknis pembangunan.

Ribka menyerbut pembangunan fisik di DOB Papua telah berjalan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sementara, Papua Tengah dalam tahap pelelangan proyek dan Papua Pegunangan masih menunggu kepastian lahan.

“Untuk Papua pegunungan sudah menunggu ada kepastian terkait dengan penyiapan lahan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan gubernur terpililh ini kami harapkan supaya ini bisa berprogres.

Kemudian kami juga dari pemerintah pusat mengharapkan tidak ada lagi isu-isu di daerah bahwa akan ada pemindahan lokasi,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) di daerah harus melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apa yang di koordinasikan oleh pemerinta pusat ke daerah wajib di atensi dan dilaksanakan oleh para gubernur.

Baca juga artikel lainnya di sini https://beacukai-nangabadau.com/

Penerbitan Peraturan Presiden

Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mendorong penerbitan peraturan presiden (perpres) guna memastikan kelangsungan pembangunan di DOB Papua.

“Pemerinta pusat sudah melakukan kebijakannya. Kami lagi dorong terus ada perpres dan kegiatannya akan berlanjut terus tidak berhenti di sini. Sehingga semuanya harus tetap semangat, kita tetap maju dan (Kementerian) PU juga sudah memberikan support,” jelas Ribka.

Di sisi lain, Wakil Mentri PU Diana Kusumastuti menyampaikan pembahsan mengenai DOB telah dilakukan sejak 2022. Dalam pelaksanaanya, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kemdagri.

Salah satu atensinya agar tidak ada pemindahan lokasi pembangunan, karena akan membuat prosesnya kembali ke tahap awal.

“Mohon untuk lokasi-lokasi tidak dilakukan untuk perubahan-perubahan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan segera menyampaikan data ini kepada Bappenas sebagai angka untuk perubahan Perpres untuk pembangunan di empat DOB ini,” ungkap Diana.

Ia menambahkan Kementerian PU telah memulai pelaksanaan pembangunan di Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sementara untuk Papaua Pegunungkan, pihaknya masih menunggu kepastian legalitas lahan.

“Papua Pegunungan kami masih menunggu land clearing dari pmerintah provinsi. Selanjutnya nanti kami akan melakukan pelelangan bila sudah selesai,”pungkasnya.