Wamendagri Terus Kawal – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmennya dalah mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Hal ini di sampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin, sebagaimana di kutip dari Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyoroti pokok-pokok pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementarian Dalam negeri (Kemdagri) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 13 Maret 2025.
Ia menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur 4 DOB Papua, yang di danai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menyebut prioritas utama di arahkan pada pembangunan pusat pemerintahan, seperti kantor gubernur, kantor DPRD masing-masing, dan kantor Majelis Rayat Papua (MRP).
Ia meminta pemerintah daerah (pemda) di 4 DOB Papua menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung pembangunan tersebut.
“Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan di bangun sesuai dengan yang di sampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerinta daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,” kata Ribka.
Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Mendukung Pembangunan DOB Papua
Pihaknya mengapresiasi Kementerian PU yang telah konsisten bekerja sama dalam menyiapkan aspek administrasi dan teknis pembangunan.
Ribka menyerbut pembangunan fisik di DOB Papua telah berjalan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sementara, Papua Tengah dalam tahap pelelangan proyek dan Papua Pegunangan masih menunggu kepastian lahan.
“Untuk Papua pegunungan sudah menunggu ada kepastian terkait dengan penyiapan lahan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan gubernur terpililh ini kami harapkan supaya ini bisa berprogres.
Kemudian kami juga dari pemerintah pusat mengharapkan tidak ada lagi isu-isu di daerah bahwa akan ada pemindahan lokasi,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) di daerah harus melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apa yang di koordinasikan oleh pemerinta pusat ke daerah wajib di atensi dan dilaksanakan oleh para gubernur.
Baca juga artikel lainnya di sini https://beacukai-nangabadau.com/
Penerbitan Peraturan Presiden
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mendorong penerbitan peraturan presiden (perpres) guna memastikan kelangsungan pembangunan di DOB Papua.
“Pemerinta pusat sudah melakukan kebijakannya. Kami lagi dorong terus ada perpres dan kegiatannya akan berlanjut terus tidak berhenti di sini. Sehingga semuanya harus tetap semangat, kita tetap maju dan (Kementerian) PU juga sudah memberikan support,” jelas Ribka.
Di sisi lain, Wakil Mentri PU Diana Kusumastuti menyampaikan pembahsan mengenai DOB telah dilakukan sejak 2022. Dalam pelaksanaanya, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kemdagri.
Salah satu atensinya agar tidak ada pemindahan lokasi pembangunan, karena akan membuat prosesnya kembali ke tahap awal.
“Mohon untuk lokasi-lokasi tidak dilakukan untuk perubahan-perubahan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan segera menyampaikan data ini kepada Bappenas sebagai angka untuk perubahan Perpres untuk pembangunan di empat DOB ini,” ungkap Diana.
Ia menambahkan Kementerian PU telah memulai pelaksanaan pembangunan di Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sementara untuk Papaua Pegunungkan, pihaknya masih menunggu kepastian legalitas lahan.
“Papua Pegunungan kami masih menunggu land clearing dari pmerintah provinsi. Selanjutnya nanti kami akan melakukan pelelangan bila sudah selesai,”pungkasnya.